JAKARTA, KOMPAS.com - Kelapa sawit dan produk turunannya minyak kelapa sawit (crude palm oil) masih memiliki harapan menjadi komoditas ekspor unggulan, meski tak masuk dalam daftar Environmental Goods list (EG List) dalam forum kerjasama Asia Pasifik Oktober lalu.
Direktur Pemasaran Internasional Kementerian Pertanian Mesah Tarigan mengatakan, pada 2014 Indonesia akan memberlakukan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang bersifat mandatori bagi produsen CPO.
"Paling tidak kita punya standar. Jadi, kalau ada yang menuduh produk CPO tidak berwawasan lingkungan kita punya hitung-hitungannya," ujar Mesah ditemui usai diskusi publik bertajuk Menyoal Kebijakan Perdagangan Internasional dan Pertanian, di Jakarta, Kamis (14/11/2013).
Sebagaimana diketahui CPO menjadi komoditas unggulan subsektor perkebunan, di samping karet, coklat, dan kopi. Tiga pasar CPO terbesar yakni India, China, dan Uni Eropa dengan Belanda sebagai konsumen terbesar di UE.
Sepanjang 2012, produksi CPO Indonesia mencapai lebih dari 25 juta ton, dan diprediksi mengalami peningkatan 4 juta ton tahun ini.
Menurut catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dalam periode Januari-Agustus 2013 tercatat ekspor CPO sebanyak 13,69 juta ton, atau mengalami kenaikan 18,6 persen dibanding periode sama 2012 yang sebesar 11,54 juta ton.
Sayangnya, lika-liku CPO sebagai salah satu tulang punggung ekspor Indonesia bukan tanpa hambatan. Uni Eropa yang memiliki banyak produsen grapeseed, dan bunga matahari terus berupaya membatasi perdagangan CPO Indonesia.
Setelah tuduhan dumping tak terbukti, UE menuduh CPO merupakan produk yang tak ramah lingkungan. Namun, lanjut Mesah, tuduhan itu pun tak terbukti lantaran angka kepatuhan terhadap keramahan lingkungan sudah lebih tinggi dari yang dituduhkan EPA (Environment Protection Agency).
"Sekarang mereka kalah. Tapi yakin mereka enggak akan berhenti. Ke depan ini dia akan cari lagi macam-macam. Sekarang isu yang kuat ini tentang human right," imbuh Mesah.
"Tadinya orang utan, sekarang human right. Kita dituduh mempekerjakan anak kecil. Padahal kita tidak mempekerjakan. Memang adatnya setelah anak itu pulang sekolah mereka ikut bapaknya ke kebun. Ini bukan child abuse namanya," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam diskusi tentang kesepakatan APEC, di Lembaga Ketahanan Nasional, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyoroti gagalnya CPO dan karet masuk dalam daftar produk ramah lingkungan.
Menurutnya, kegagalan CPO masuk dalam EG List ditengarai lantaran Indonesia gagal memberikan argumentasi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Di samping juga diakui Hatta, ada kepentingan proteksi yang dilakukan negara lain terhadap produk saingan CPO.
"Saya berikan contoh mengapa begitu ngototnya negara maju tidak memasukkan CPO dalam EG List. Dari sekian produk yang dikatakan ramah lingkungan, sesungguhnya juga terdapat protection terhadap produk tertentu," kata Hatta.
Sumber : Kompas.com (14 November 2013)
Direktur Pemasaran Internasional Kementerian Pertanian Mesah Tarigan mengatakan, pada 2014 Indonesia akan memberlakukan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang bersifat mandatori bagi produsen CPO.
"Paling tidak kita punya standar. Jadi, kalau ada yang menuduh produk CPO tidak berwawasan lingkungan kita punya hitung-hitungannya," ujar Mesah ditemui usai diskusi publik bertajuk Menyoal Kebijakan Perdagangan Internasional dan Pertanian, di Jakarta, Kamis (14/11/2013).
Sebagaimana diketahui CPO menjadi komoditas unggulan subsektor perkebunan, di samping karet, coklat, dan kopi. Tiga pasar CPO terbesar yakni India, China, dan Uni Eropa dengan Belanda sebagai konsumen terbesar di UE.
Sepanjang 2012, produksi CPO Indonesia mencapai lebih dari 25 juta ton, dan diprediksi mengalami peningkatan 4 juta ton tahun ini.
Menurut catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dalam periode Januari-Agustus 2013 tercatat ekspor CPO sebanyak 13,69 juta ton, atau mengalami kenaikan 18,6 persen dibanding periode sama 2012 yang sebesar 11,54 juta ton.
Sayangnya, lika-liku CPO sebagai salah satu tulang punggung ekspor Indonesia bukan tanpa hambatan. Uni Eropa yang memiliki banyak produsen grapeseed, dan bunga matahari terus berupaya membatasi perdagangan CPO Indonesia.
Setelah tuduhan dumping tak terbukti, UE menuduh CPO merupakan produk yang tak ramah lingkungan. Namun, lanjut Mesah, tuduhan itu pun tak terbukti lantaran angka kepatuhan terhadap keramahan lingkungan sudah lebih tinggi dari yang dituduhkan EPA (Environment Protection Agency).
"Sekarang mereka kalah. Tapi yakin mereka enggak akan berhenti. Ke depan ini dia akan cari lagi macam-macam. Sekarang isu yang kuat ini tentang human right," imbuh Mesah.
"Tadinya orang utan, sekarang human right. Kita dituduh mempekerjakan anak kecil. Padahal kita tidak mempekerjakan. Memang adatnya setelah anak itu pulang sekolah mereka ikut bapaknya ke kebun. Ini bukan child abuse namanya," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam diskusi tentang kesepakatan APEC, di Lembaga Ketahanan Nasional, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyoroti gagalnya CPO dan karet masuk dalam daftar produk ramah lingkungan.
Menurutnya, kegagalan CPO masuk dalam EG List ditengarai lantaran Indonesia gagal memberikan argumentasi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Di samping juga diakui Hatta, ada kepentingan proteksi yang dilakukan negara lain terhadap produk saingan CPO.
"Saya berikan contoh mengapa begitu ngototnya negara maju tidak memasukkan CPO dalam EG List. Dari sekian produk yang dikatakan ramah lingkungan, sesungguhnya juga terdapat protection terhadap produk tertentu," kata Hatta.
Sumber : Kompas.com (14 November 2013)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar